Ombudsman Babel Terima Kunjungan KPKNL Pangkalpinang

Menanggapi perihal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy secara terpisah menyampaikan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan tugas dan wewenang dalam pengawasan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tentunya Ombudsman Babel mendorong peningkatan pelayanan pada Kantor KPKNL untuk menyediakan kanal-kanal pengaduan masyarakat yang memiliki keluhan terkait layanannya sehingga keluhan masyarakat dapat dikelola dengan baik berdasarkan kewenangan
yang dimilikinya.

“Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung rencana Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang. Hal ini sebagai bentuk cerminan kepastian layanan kepada masyarakat, serta memiliki kesadaran untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait layanan yang diberikan. Selain itu, dengan ini juga dilakukan pembahasan penguatan komunikasi antara KPKNL Pangkalpinang dengan Ombudsman Babel dalam rangka mempermudah penyelesaian pengaduan masyarakat yang mungkin KPKNL Pangkalpinang menjadi Terlapor dari masyarakat,” tutupnya. (Rel).