Resmikan Program Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Ridwan Djamaluddin Apresiasi PT MSP

Pejabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin Resmikan Program Reklamasi pada lahan bekas tambang Tahun 2022 pada IUP PMDN komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di lokasi tambang PT Mitra Stania Prima (MSP) di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, Rabu (25/05/2022).

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Babel Brigjen (Pol) Yan Sultra, Danrem Gaya Brigjen TNI Ujang Darwis, Danlanal Babel Letkol Dadan Hamdani, Kajati Babel Daroe Tri Sadono, Owner PT MSP Hashim Djojohadikusumo. turut hadir Dirut PT Timah Tbk, Komisaris Utama PT Timah Tbk, Komisaris Utama Mind.ID, Doni Monardo, Dirut PT MSP Aryo Djojohadikusumo, Wakil Bupati Bangka,Syahbudin ,para pejabat Kementerian ESDM, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Babel dan Pemkab Bangka serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ia mengapresiasi PT MSP sebagai salah satu Perusahan swasta WIUP di Babel yang melakukan kegiatan industri pertambangan dengan baik.

“Program reklamasi pasca tambang ini seperti kedua sisi sebuah koin, satu sisi kita sadari bahwa negara memerlukan pemasukan yang memadai dari kegiatan industri pertambangan dan di sisi lain, kita bertanggungjawab untuk masa depan anak cucu,maka dari itu kegiatan ini sangat penting,” ujarnya.

Dijelaskannya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melanjutkan upaya penataan pemenuhan kewajiban Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemerintah Daerah Provinsi seiring dengan pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasca terbitnya Perpres No. 55 tahun 2022 Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi akan terus bersinergi untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan terkait Reklamasi dan Pascatambang oleh IUP PMDN komoditas logam, bukan logam, dan batuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

“Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan pemantauan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, luasan Reklamasi lahan bekas tambang darat tahun pelaksanaan 2022 di wilayah IUP PMDN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seluas 388 ha yang akan dilaksanakan oleh 114 pemegang IUP Operasi Produksi PMDN komoditas logam (timah), mineral bukan logam, dan batuan,” paparnya.

Dia berharap agar antar lintas kementrian, perusahan pertambangan, pemerintah daerah dan forkopimda serta masyarakat untuk bersama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak.

“Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau, termasuk melakukan reklamasi pasca tambang. mari kita laksanakan kewajiban undang undang serta tanggung jawab untuk masa depan anak cucu kita,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Mitra Stania Prima, Aryo Djojohadikusumo mengatakan reklamasi bekas tambang tahun 2022 tercatat seluas 5,7 hektar serta rehabilitasi di daerah aliran sungai (DAS) yang sedang dikerjakan mencapai luas 27 hektar dan di tahun yang sama dengan menanam kembali berbagai jenis tanaman yang rusak seluas 80 hektar.

“Kami bertekad menerapkan kaedah pertambangan yang sesuai prosedur dan memberikan edukasi pendampingan untuk masyarakat setempat cara menambang biji timah yang benar serta menanam kembali lahan bekas tambang,”ungkapnya.

Lebihlanjut disampaikan, Aryo Djojohadikusumo, PT MSP sebagai perusahan komoditas tambang yang sedang bergengsi akan terus memenuhi kewajiban kepada negara. berkat harga yang bagus serta kinerja perusahaan yang sangat baik tahun ini, PT MSP kontribusi kepada negara sebesar Rp 160 miliar.

“Pihak kami akan kontribusi kepada negara sebesar Rp 160 miliar diluar anggaran reklamasi, CSR dan PPM, ini sebagai bukti kontribusi kami untuk bangsa dan negara,”pungkasnya