Sisa Royalti Timah Rp1,78 Triliun Belum Cair, DPRD Babel Minta DPR RI Turun Tangan

Didit juga menyoroti perlunya transparansi perhitungan royalti. Ia menyebut masih ada data produksi, khususnya November dan Desember 2025, yang belum masuk dalam perhitungan, sementara harga timah pada 2026 dinilai sangat tinggi.

“Kita ingin jelas hitungannya. Dengan harga timah saat ini, potensi royalti sangat besar. Tapi semua harus terbuka dan akurat,” tegasnya.

DPRD Babel, lanjut Didit, meminta pemerintah pusat mempermudah proses pembayaran royalti sebagai hak daerah penghasil timah. Daerah, kata dia, telah menjalankan kewajiban, termasuk pemulihan lahan pascatambang.

Dana royalti tersebut dinilai sangat dibutuhkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menutup defisit anggaran. Sesuai kesepakatan dalam peraturan gubernur, alokasinya diprioritaskan bagi sektor kesehatan dan pendidikan. (*)