Adi Sucipto Sosialisasikan Perda Kesehatan, Pastikan Layanan Kesehatan Terjamin di Babel

“Dengan capaian ini, kita berharap masyarakat merasa aman dan terjamin ketika berobat di fasilitas kesehatan mana pun di Provinsi Babel,” tambahnya.

Dalam sesi diskusi, Dr. Adi juga menjelaskan terkait mekanisme perlindungan bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri yang terputus karena kondisi tertentu, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, peserta tersebut bisa dialihkan ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan langsung mendapatkan layanan kesehatan.

“Kalau ada tunggakan, tetap ada regulasi cara pembayaran yang meringankan peserta. Intinya, pasien tetap bisa berobat dengan bantuan PBI,” tegasnya.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Babel untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak kesehatan mereka, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.