Gubernur Erzaldi Tindaklanjuti Kajian Lingkungan Hidup Bersama Menteri LHK

“Pada dasarnya, lahan KHKP yang kita usulkan ini adalah lahan yang sudah kritis dan tidak ada tanaman atau pohon lagi,” ungkap Gubernur Erzaldi. 

Selain itu, pihak DLHK akan mencatat apa-apa saja kegiatan Pemprov Babel yang mendukung program karbon trade ini. Khususnya program-program penghijauan, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, atau Pusat terutama oleh Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL).

“Intinya, karbon trade ini tidak hanya menjadi tanggung jawab DLHK saja, tetapi juga tanggung jawab bidang perindustrian, pertambangan, kelautan dan tentunya bappeda,” jelasnya. 

Menurutnya, jika dibiarkan, lahan yang sudah kritis ini lama-kelamaan akan bertambah kritis. Oleh karena itu, perlu percepatan terbangunnya kawasan ekonomi yang bisa mengimbangi kerusakan lahan kritis akibat sektor pertambangan, dengan mengembangkan komoditi yang sangat ekonomis seperti udang vaname, ikan lele, porang, jahe merah dan stevia.

“Sehingga masyarakat yang diberi wewenang mengelola kawasan lahan kritis ini akan menjaga kawasan tersebut. Sekaligus, illegal mining diharapkan berkurang dan kerusakan pun otomatis juga berkurang,” pungkas gubernur.