![Example floating](https://babelxpose.com/wp-content/uploads/2024/01/20240103_1500582.gif")
PANGKALPINANG – Berbagai cara dilakukan oleh kelompok radikal terorisme dalam melancarkan aksinya. Salah satunya melalui desain politik adu domba yang mengarah pada pemecahbelahan masyarakat. Seperti munculnya petisi pembubaran BNPT dari oknum mantan napiter. Tujuannya menurut Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan FKPT Kepulauan Bangka Belitung (Babel), M Anshori MA adalah untuk membuat kekacauan, ketakutan dan konflik yang berujung pada disintegrasi bangsa.
Selama ini kata Anshori, BNPT melalui FKPT di daerah menyadari politik adu domba tersebut dan meresponnya dengan melaksanakan kegiatan kontra radikalisme terorisme dengan melibatkan unsur masyarakat yang pesertanya antara lain yaitu para pemuda dan lembaga pendidikan.
Menurutnya, para pemuda penting untuk dilibatkan karena mereka memiliki sisi potensi positif dan kerentanan negatif. Potensi positif karena pemuda memiliki umur yang muda, pikiran yang fresh dan jernih, semangat dan daya juang yang tangguh, tenaga yang kuat serta mentalitas yang berani.
“Dengan segenap potensi ini, pemuda yang berkualitas merupakan regenerasi yang memegang estafet kepemimpinan dan pembangunan negara kedepan,” tegasnya.
Namun demikian, pemuda memiliki sisi kerentanan yaitu dengan umur yang relatif muda, kepribadian yang labil karena berada pada masa pencarian jati diri, pengetahuan dan wawasan yang masih harus terus digali, membuat mereka mudah tersulut emosi dan rentan terprovokasi. Tanpa disadari, kerentanan ini dapat menjadi objek rekrutmen dari agenda radikalis terorisme. Hal ini Terbukti dari banyaknya pemuda yang terlibat aksi terorisme.
“Apalagi pemuda dan pelajar sekarang sangat aktif berinternet, medsos. Mereka jadi incaran petisi ini. Tugas kita semua membentengi generasi muda kita dari propaganda para radikalis,” tegasnya.
Oleh karena itu, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, perlu penguatan pemahaman dan pengamalan empat pilar kebangsaan kepada pemuda, mahasiswa dan pelajar pada suatu lembaga pendidikan.
“Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka tunggal ika menjadi urgen dipelajari, diinternalisasi dan disosialisasi secara massif dan berkesinambungan kepada para pemuda dan pada semua jenjang lembaga pendidikan. Misalnya diperlukan pembangunan kesadaran bahwa negara kita adalah negara yang dianugerahi oleh Tuhan dengan keberagaman ras, suku, agama, dan antar golongan selain juga memiliki beribu pulau, bahasa, adat istiadat dan kultur yang berbeda-beda. Realitas faktual keberagaman ini tidak bisa kita tolak apalagi diingkari namun sebaliknya yang harus kita syukuri, rawat, dan kelola,” terangnya.
Selain itu, harus diingatkan kepada para pemuda bahwa Pancasila adalah philosofische grounslag dan ideologi negara yang merupakan titik temu berbagai komponen anak bangsa yang niscaya untuk dijaga dan amalkan.
Kedua, dalam dunia informasi digital saat ini yang ditandai dengan derasnya arus laju informasi dimanfaatkan oleh radikalis terorisme untuk mereproduksi dan meyebarluaskan berita bohong, hoax atau fake news yang bersifat mengadu domba, menebar paham kebencian, dan ketakutan bahkan sampai menawarkan ideologi lain selain ideologi Pancasila.
“Oleh karena itu penting membekali pemuda dengan edukasi literasi digital yaitu gizi pengetahuan, wawasan dan berpikir kritis tentang bagaimana merespon, menyaring dan men-sharing berbagai berita dan informasi baik yang positif maupun negatif tersebut,” ujarnya.
Ketiga, revitalisasi kearifan lokal. Local wisdom penting untuk direaktualisas dan diedukasi kepada pemuda dan lembaga pendidikan. Bahwa sebelum hadirnya negara ini, bangsa kita telah memiliki manajemen hidup bersama yang harmoni, damai dan rukun melalui aplikasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Dalam menghadapi konflik, misalnya, nilai-nilai kearifan lokal dinilai sangat efektif sebagai cara filterisasi dari paham intoleran dan resolusi konflik yang dapat diterima masyarakat lokal.
“Saat ini, Revitalisasi kearifan lokal menjadi salah satu alat counter dari radikaliame terorisme,” tambahnya.
Keempat, moderasi beragama. Pemuda seyogyanya memiliki pemahaman dan pengamalan dalam relasi hidup beragama yang saling toleran, saling bekerjasama, dan damai.
Beberapa hal tersebut telah dilakukan oleh BNPT melalui FKPT, pemerintah daerah, TNI-Polri dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pendidikan. “Jadi, keberadaan BNPT penting dan relevan untuk tetap dipertahankan sebagai upaya hadirnya negara dalam penanggulangan radikalisme terorisme di NKRI,” tegasnya menolak petisi pembubaran BNPT.
Kedepan lanjutnya, yang diperlukan tidak hanya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan giat kontra radikalisme terorisme seperti yang selama ini dilakukan, namun juga perlu memperluas dan memperbesar ruang lingkup dan jangkauan giat yang menyentuh seluruh aspek terutama yang melibatkan para pemuda baik pada wilayah formal maupun informal, di perkotaan maupun di perdesaan, offline maupun online agar ruang gerak penyebaran paham radikalisme terorisme semakin sempit dan mengecil. (Rel)
