Usaha Rekonsolidasi Arah Bangsa: Kembali ke UUD 1945 Asli

MEREKA yang beranggapan bahwa negara adalah institusi paling berkuasa sehingga “leviathan” (memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat) perlu dikoreksi ulang. Jika tidak, mereka akan terus hidup di alam utopia: tak berjejak, tak paham sejarah.

Mengapa? Karena kini negara kita dikuasai oligarki. Merekalah aktor utama pergantian konstitusi. Apa buktinya? Terlihat banyak pejabat negara berwajah memelas tetapi ganas; banyak perwira (TNI/Polri) bertampang pelindung tetapi mentung; banyak guru berbaju Pancasila tapi bertradisi KKN ganas; dan banyak rokhaniawan berlagak zuhud tapi amoral.

Pada area oligarki, perlindungan rakyat tinggal mimpi; Keadilan sosial tinggal tulisan; Ketuhanan Yang Maha Esa tinggal ratapan; Kerakyatan dan konsensus tinggal gurauan; Persatuan dan kemanusiaan tinggal kenangan. Pancasila berganti pancaproblema.

Ini semua bermula dari relasi “peng-peng” (penguasa-pengusaha) yang membentuk komunitas oligarki dan negara investor. Tetapi, tanda terbaiknya adalah saat presiden Joko Widodo (2023) menyatakan bakal mengejar dan menghajar pihak yang menghambat investasi di Indonesia.

Hal itu terkait dengan perlawanan rakyat yang tidak setuju, perizinan yang lambat, birokrasi yang berbelit, hingga dugaan pungutan liar plus aparat yang tidak melindungi proyeknya.

Pidato itu jelas, tanda ia sudah lupa, tak paham, dan tak mengerti sehingga rabun konstitusi. Tanda ia rela jadi gedibal konglomerat. Tanda ia senyum jadi “hit man” yang menjual murah kedaulatan manusia dan negaranya. Tanda jiwa raganya tak merdeka.

Semuanya menuju postulat “republik darurat nasional” (RDN). Apa itu RDN? Apa solusinya? RDN adalah kondisi perilaku mutakhir elite hari ini yang anti-sosial(isme) karena beriman dan menyembah investor(isme). Mereka kini anti konstitusi dan mengencingi akal sehat: mengkhianati dan menguburkan Pancasila.

Kedaruratan republik ini tentu karena negara kalah perang asimetrik dan terhegemoni kaum konglomerat. Semua berasal dari munculnya globalisasi yang bukan hanya sebagai proses perdagangan bebas, melainkan sebagai bentuk kapitalisme global yang cenderung menciptakan ketidaksetaraan, kemiskinan dan ketimpangan akut.