Usaha Rekonsolidasi Arah Bangsa: Kembali ke UUD 1945 Asli

Sudah pasti, globalisasi di sini mengabaikan kepentingan negara berkembang; menghambat pertumbuhan negara; mengerdilkan rakyat agar tetap melarat; dan memastikan kesehatan negara hanya akibat, bukan tujuan. Singkatnya, globalisasi merupakan perwujudan tertinggi dari ekspansi modal (kapitalisme).

Atau, sebuah model imperialisme baru yang bergerak secara mondial, menembus batas-batas negara-bangsa (nation-state), dalam upaya mencari sumber-sumber akumulasi modal yang baru. Negara (purba) remuk dan direbut kaum kapitalis untuk diubah menjadi “institusi yang mereka maui.” Jadilah negara oligarki.

Globalisasi tentu saja menjadi gerak modal yang menggerus berbagai rintangan dan halangan bagi proses akumulasi tersebut. Lahirlah proyek kurs bebas, proyek privatisasi dan swastanisasi terhadap BUMN. Lahir juga program anti subsidi, dan kesejahteraan serta kesehatan warga hanya akibat, bukan cita-cita bersama.

Maka, kita merasa di timur matahari bercahaya berganti kegelapan. Darah rakyat tumpah, membela diri tapi kalah. Tumbal pembangunan berkecambah. Indonesia tidak baik-baik saja karena KKN makin merajalela.

Solusinya, kita harus bangun dan berdiri. Marilah mengatur barisan kembali. Revolusi moral, konstitusional dan sosial sudah memanggil. Pancasila membersamai pemuda pemudi Indonesia. Tentu agar janji proklamasi dan konstitusi terealisasi.

Jalannya adalah “turn around”: kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Ini merupakan langkah dan metoda jenius. Ini usaha rekonsolidasi arah bangsa. Lalu, penyempurnaan melalui addendum, bukan amandemen total, menjadi pilihan konstitusional yang menjaga keaslian dan sekaligus mengantisipasi tuntutan zaman.

Dengan cara ini, kita membangun Indonesia berdasarkan jati dirinya. Menjadi negara Pancasila. Bukan sekadar meniru sistem asing yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa kita. Mestakung, alias Semesta mendukung. (*)